Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Wilayah stadgemeente tersebut tumpang tindih dengan wilayah regentschap yang lebih luas, sehingga pada wilayah tertentu, burgemeester dan regent secara bersama-sama dan de jure menguasai wilayah yang sama, meskipun pada kenyataannya burgemeester memiliki kuasa yang lebih tinggi.[twelve]
Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
Districts (Malay: Daerah; Jajahan in Kelantan) really are a form of administrative division beneath the state stage in Malaysia. An administrative district is administered by a lands and district Business office (pejabat daerah dan tanah) which happens to be headed by district officer (pegawai daerah).
Memasuki period Reformasi, istilah "daerah tingkat II" dihapuskan dan istilah "kabupaten" dan "kota" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi.
Keistimewaan di bidang pendidikan meliputi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam serta menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah.[9] Keistimewaan di bidang peran ulama meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.[ten]
Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
An exception is Aceh, wherever districts are divided into mukim before currently being subdivided more into gampong.
Article eighteen paragraph one from the 1945 Structure states that "the Unitary point out of your Republic of Indonesia is split into provincial areas and people provincial regions are divided into regencies and city, whereby each individual one of those provinces, regencies, and municipalities has its regional government, which shall be controlled by legal guidelines."
Instansi vertikal tersebut jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah. Semua instansi vertikal yang diserahkan dan menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara ideal apabila here penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah.
focus on ini tampaknya sulit dicapai mengingat kondisi ekonomi yang masih stagnan, dengan pertumbuhan di sekitar five persen. Padahal, untuk mencapai focus on penerimaan pajak yang exceptional, diperlukan pertumbuhan ekonomi di atas six persen.
Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.